Way Kanan – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Way Kanan menggelar kegiatan Bedah Regulasi tentang Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi, bertempat di Aula Ramik Ragom, Senin (16/11/2026).
Kegiatan dibuka secara langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Way Kanan, Hairul Pasya. Turut hadir Anggota KPU Kabupaten Way Kanan I Gede Klipz Darmaja, Tri Sudarto, Ibnumuslim, dan Nufi M. Yusuf, Sekretaris KPU M. Arifin, para Kasubbag, serta seluruh jajaran ASN KPU Kabupaten Way Kanan.
Turut hadir Ketua Bawaslu Kabupaten Way Kanan, Sukidra, didampingi Anggota Bawaslu Arif Rahman, perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta perwakilan partai politik di Kabupaten Way Kanan, yakni PKB, PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, PKS, Demokrat, dan Gelora.
Kegiatan ini juga melibatkan organisasi kepemudaan (OKP) dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Kabupaten Way Kanan, di antaranya GMNI, HMI, PMII, Peradah, dan GP Ansor.
Hadir secara daring sebagai narasumber akademisi, Dr. Dra. Handi Mulyaningsih, M.Si., serta Keynote Speaker Anggota KPU Provinsi Lampung, Febri Indra Kurniawan. Kegiatan tersebut juga diikuti secara daring oleh 15 KPU Kabupaten/Kota.
Dalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Way Kanan, Hairul Pasya, menyampaikan bahwa kegiatan bedah regulasi ini menjadi ruang penting untuk membangun pemahaman bersama mengenai aturan dan prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan serta alokasi kursi. Keterlibatan berbagai unsur, mulai dari penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, partai politik, akademisi, hingga organisasi masyarakat, diharapkan dapat memperkaya perspektif dan memperkuat pemahaman terhadap regulasi kepemiluan.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pengantar oleh Febri Indra Kurniawan selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Lampung. Dalam pengantarnya, ia menyampaikan pentingnya memahami regulasi penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi sebagai bagian dari upaya mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber akademisi, Dr. Dra. Handi Mulyaningsih, M.Si., yang dimoderatori oleh Anggota KPU Kabupaten Way Kanan sekaligus Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, I Gede Klipz Darmaja, S.Ag., M.Pd.H.
Dalam pemaparannya, Handi Mulyaningsih mengangkat materi bertajuk “Daerah Pemilihan, Perolehan Suara dan Kursi”. Ia mengulas berbagai aspek terkait sistem pemilu proporsional terbuka, metode penghitungan suara menggunakan Sainte-Laguë Murni, kerangka hukum penetapan daerah pemilihan, serta tujuh prinsip penyusunan dapil.
Tujuh prinsip tersebut meliputi kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama (coterminous), kohesivitas, dan kesinambungan.
Selain itu, narasumber juga membahas mekanisme penyusunan dan penetapan daerah pemilihan melalui Sistem Informasi Daerah Pemilihan (Sidapil), mulai dari penyusunan rancangan alternatif dapil, publikasi dan penjaringan masukan masyarakat, forum uji publik, hingga proses rekapitulasi dan penetapan melalui Peraturan KPU.
Salah satu pembahasan menarik dalam materi tersebut adalah berbagai tantangan penataan dapil, mulai dari perubahan jumlah penduduk, ketimpangan harga kursi antarwilayah, pemekaran wilayah, potensi tarik-menarik kepentingan politik, hingga kendala geografis dan validitas data kependudukan.
Dalam konteks Kabupaten Way Kanan, turut dibahas dinamika perkembangan jumlah penduduk berdasarkan data Semester I Tahun 2026 yang mencapai 502.194 jiwa. Kondisi tersebut menjadi salah satu bahan kajian terkait potensi perubahan alokasi kursi DPRD Kabupaten Way Kanan pada Pemilu 2029, yang perlu dicermati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemaparan materi berlangsung interaktif dengan dipandu moderator, sehingga peserta dapat memahami lebih mendalam berbagai regulasi dan dinamika penataan daerah pemilihan serta alokasi kursi.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang melibatkan seluruh peserta. Melalui sesi ini, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, pertanyaan, serta masukan terkait berbagai persoalan dan tantangan dalam penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi.
Melalui kegiatan Bedah Regulasi ini, KPU Kabupaten Way Kanan berharap terbangun pemahaman yang komprehensif serta sinergi yang kuat antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, partai politik, akademisi, OKP, dan Ormas dalam mengawal proses demokrasi yang berintegritas, transparan, dan berkeadilan.(Awal)












Comment